PORTFOLIO KAMI

Media Handling dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia mencakup seluruh kegiatan pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan, program, dan proyek infrastruktur kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Kegiatan ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Monitoring dan Analisis Media

   • Memantau pemberitaan di media cetak, online, televisi, dan radio terkait isu-isu pembangunan infrastruktur.
   • Melakukan analisis terhadap sentimen publik dan respons masyarakat terhadap kebijakan kementerian.
   • Menyusun laporan berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.

2. Penyusunan dan Distribusi Informasi

   • Menyusun siaran pers, pernyataan resmi, dan publikasi terkait program kementerian.
   • Mengelola konten di situs web resmi serta akun media sosial Kementerian PU.
   • Mengembangkan materi komunikasi visual seperti infografis, video, dan dokumentasi proyek.

3. Hubungan Media dan Juru Bicara

   • Menjalin hubungan dengan jurnalis, redaksi media, dan wartawan sektor infrastruktur.
   • Mengatur wawancara, konferensi pers, dan media briefing dengan pejabat kementerian.
   • Menyiapkan narasi komunikasi dan strategi dalam menanggapi isu sensitif atau krisis komunikasi.

4. Manajemen Krisis dan Isu Publik

   • Mengidentifikasi potensi isu yang dapat memengaruhi citra kementerian.
   • Menyusun strategi komunikasi untuk menangani krisis, termasuk klarifikasi dan kontra-narasi.
   • Berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan.

5. Kampanye dan Sosialisasi Publik

   • Merancang kampanye komunikasi publik terkait kebijakan pembangunan infrastruktur.
   • Menyelenggarakan seminar, webinar, dan diskusi publik dengan komunitas serta stakeholder.
   • Mengoptimalkan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan partisipasi publik.

Pengelolaan Media Handling yang efektif di Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi terkait pembangunan infrastruktur tersampaikan secara transparan, akurat, dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.