PORTFOLIO KAMI

Pengelolaan pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan lisensi operasional pengendalian informasi Satgas Pengamanan Pemilu pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencakup serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur keamanan siber dalam mendukung kelancaran pemilu.

1. Perencanaan dan Identifikasi Kebutuhan

• Melakukan analisis kebutuhan lisensi perangkat lunak dan sistem keamanan informasi yang digunakan oleh Satgas Pengamanan Pemilu.
• Mengidentifikasi regulasi dan standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan informasi dan pengamanan siber selama proses pemilu.
• Menyusun spesifikasi teknis lisensi operasional sesuai dengan kebutuhan pengamanan informasi.

2. Pengadaan dan Implementasi

• Melakukan proses pengadaan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perencanaan anggaran dan administrasi kontrak.
• Mengelola distribusi lisensi kepada sistem yang digunakan oleh Satgas Pengamanan Pemilu.
• Memastikan implementasi lisensi berjalan sesuai dengan standar keamanan informasi dan operasional yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan dan Pemantauan Operasional

• Melakukan pengawasan terhadap penggunaan lisensi operasional untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pengendalian informasi.
• Mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan siber selama proses pemilu.
• Berkoordinasi dengan tim teknis BSSN dan pemangku kepentingan terkait dalam menanggapi insiden keamanan yang terjadi.

4. Evaluasi dan Peningkatan Sistem

• Melakukan evaluasi pasca-pemilu untuk mengidentifikasi efektivitas lisensi operasional dalam mendukung pengendalian informasi.
• Mengusulkan peningkatan sistem dan kebijakan untuk pengamanan informasi pada pemilu mendatang.
• Menyusun laporan akhir sebagai bahan rekomendasi dalam peningkatan pengelolaan keamanan informasi di masa mendatang.

Dengan pengelolaan yang efektif, pemenuhan kebutuhan lisensi operasional ini dapat mendukung Satgas Pengamanan Pemilu dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi, serta mengurangi potensi ancaman siber yang dapat mengganggu jalannya pemilu.